Mengapa Saya Harus Jadi Bupati

Cita-cita pendiri Lombok  Barat  yang menginginkan daerahnya lebih maju dan sejahtera hingga saat ini masih belum dirasakan dan dinikmati secara maksimal oleh masyarakat luas dan hal inilah yang harus terus menjadi spirit bagi pemimpin Lombok Barat yang terpilih untuk lima (5) tahun ke depan. Harapan dan cita-cita untuk menikmati hidup yang lebih maju dan sejahtera ini sudah sangat dekat untuk dapat diraih. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang berlipat ganda jumlahnya saat PT Indotan memulai kegiatan eksplorasi penambangan emas di Sekotong tahun 2015 mendatang akan membawa perubahan besar bagi masyarakat Lombok Barat. Tetapi kalau pendapatan daerah dari tambang emas tersebut tidak dikelola, dimanfaatkan dan didistribusikan secara adil dan merata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat Lombok Barat tidak akan pernah bisa menikmati kemajuan dan kesejahteraan. Untuk itu, seperti yang dikisahkan dalam film “Kamandanu” jangan sampai “Pedang Naga Puspa” tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang “berwatak jahat”.  Sebab, jika hal tersebut terjadi, maka pedang naga puspa (uang miliaran rupiah) yang diperoleh dari tambang emas  tersebut akan habis sia-sia!

Karena itu, perhelatan Pilkada sekarang ini, harus bisa menjadi sarana muhasabah (refleksi) bersama agar tidak sekedar menjadi media memperebutkan jabatan/kekuasaan semata, tapi berfikir bagaimana agar Lombok Barat ini ke depan lebih maju dan bisa memberi kesejahteraan pada masyarakatnya. Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti, mau tidak mau, harus bekerja cerdas, keras dan ikhlas agar membangun Lombok Barat  lebih maju dan sejahtera. Kemiskinan ditekan, pengangguran diatasi, perekonomian meningkat, infrastrktur jalan dan jembatan serta pasar-pasar tradisional harus dibenahi dan sumber daya manusia terus berkembang di samping juga kesehatan dan keamanan masyarakat ditingkatkan.

A.    Bayang-Bayang Politik Uang

Politik uang (money politic) merupakan praktik demokrasi terburuk di negeri ini. Ironisnya, pendidikan politik yang kurang terpuji itu justru marak terjadi dalam berbagai pilkada di beberapa daerah di Indonesia.  Akankah transaksi jual-beli suara dalam pilkada dibiarkan terus berlangsung?

Mestinya tidak. Sebab, politik menghalalkan segala cara itu, disadari atau tidak, termasuk tradisi politik yang kurang mendidik bagi perkembangan demokrasi lokal di masa yang akan datang. Celakanya, bayang-bayang praktik politik uang dalam pilkada bukannya berkurang tapi justru kian meradang. Ibarat dua sisi mata uang, money politic itu masih sulit dijauhkan dari panggung politik di sekitar kita. 

Lombok Barat yang akan menggelar pilkada 2013 mendatang harus terlepas dari bayang-bayang politik uang. Masyarakat harus sadar akan arti penting demokrasi, jangan sampai terpengaruh jika ada orang atau Tim Sukses dari calon Bupati tertentu menggunakan “money politic” atau memberikan sejumlah uang agar mau “mencoblos/memilih” calon Bupati yang diusungnya. Bila ada yang melakukan hal yang demikian, agar segera dilaporkan kepada Panwaslu.

Itulah yang harus bersama-sama diwaspadai, jika Pilkada langsung di Lombok Barat tidak ingin dicederai dengan kecurangan politik uang. Sebuah sejarah kelam yang bisa menjadi memori buruk bagi generasi mendatang. Politik uang tumbuh subur dalam pelaksanaan pilkada seiring dengan pragmatisme politik di masyarakat. Pragmatisme politik memang tidak bisa disalahkan karena itu barangkali merupakan buah dari "keteladanan" elit politik di berbagai daerah. 

Betapa masyarakat nyaris tiap hari disuguhi tontonan wakil rakyat yang lupa memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Bahkan asyik memperkaya diri di tengah himpitan ekonomi rakyat kecil. Mereka hanya berjanji saat kampanye dan akan mengingkari setelah jadi. Tidak sedikit pula kepala daerah yang telah dipilih justru tersandung kasus korupsi. Jangankan masyarakat luas, justru Tim Sukses/Pemenangannya sendiri yang telah membantu memperjuangkan dirinya sehingga terpilih menjadi Wakil Rakyat/ Bupati/Wali Kota dilupakan sesaat setelah dilantik! Hanya kekecewaan dan penyesalan yang diperoleh masyarakat dan Timnya!

B.   Gerakan Bersama

Politik uang dalam pilkada, apa pun bentuknya, memang tidak dibenarkan. Bahkan, jauh-jauh hari sudah ada undang-undang yang mengatur siapa pun yang terbukti melakukan praktik money politic dalam pilkada bisa dipidanakan. Hal itu jelas diatur dalam UU No 12 tahun 2008 yang merupakan revisi UU No 32 tahun 2004 ikhwal pemerintah daerah, di mana pelaku politik uang bisa diancam pidana minimal 2 bulan dan maksimal 12 bulan dengan denda paling sedikit Rp 1 juta dan paling besar Rp 10 juta.

Tidak itu saja. Pasangan calon Bupati atau tim sukses yang terbukti melakukan pelanggaran money politic (memberikan uang atau sesuatu untuk mempengaruhi pemilih), berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon terpilih. Karena itu, agar bayang-bayang politik uang tidak menghantui pilkada di Lombok Barat perlu dilakukan gerakan bersama dalam banyak hal, antara lain:

1.    Sosialisasi akibat hukum pelaku politik uang yang bisa dipidanakan harus gencar dilakukan hingga ke masyarakat lapisan bawah. Pasalnya, sasaran money politic biasanya diarahkan ke masyarakat di pelosok-pelosok yang masih belum mengerti politik. Jika warga tahu akibat hukumnya, mereka pasti akan berfikir dua kali untuk menerima uang haram itu. 

2.    Perlu ada kampanye bersama tentang anti politik uang. Bila mungkin ada kampanye massal, "Terima Uangnya, Tapi Jangan Pilih Orangnya", agar pasangan calon tidak jor-joran membagi-bagi uang ke masyarakat. Jika kampanye ini berjalan, pasangan calon yang akan melakukan politik uang pasti akan berfikir dua kali. Pasalnya, bisa uangnya habis tapi tidak dapat suara alias tidak terpilih.

3.    Betapa pun beratnya di tengah iklim politik yang menjenuhkan, pemberdayakan politik rakyat harus terus dilakukan. Masyarakat perlu diberitahu bahwa memilih calon pemimpin harus berdasarkan pertimbangan kapasitas, kapabilitas, integritas dan moralitas yang dimiliki pasangan calon bukan karena faktor “bagi-bagi uang”.

Jika gerakan bersama di atas bisa dilakukan, maka Pilkada di Lombok Barat akan terhindar dari politik uang. Syukur-syukur, meski mustahil, praktik tercela demokrasi lokal itu, bisa dihilangkan sama sekali di daerah ini, agar bisa menghasilkan Pemimpin yang bermartabat dan terhormat. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbinganNya!

C.  Menakar Kekuatan Pemilukada Lobar 2013

Teka-teki siapa yang bakal bertarung dalam Pemilukada Lombok Barat akan segera terjawab pada awal pertengahan tahun 2013 nanti. Dengan munculnya nama-nama Cabup dan Cawabup di tahun 2013 nanti tentu warga Lombok Barat yang punya hak pilih tinggal menimbang-nimbang, memilih dan memilah, siapa yang layak dan pantas memimpin daerah ini lima tahun ke depan.

Terlepas dari pengaruh kampanye yang bakal digelar sebelum pemungutan suara pada hari H nanti, hampir dipastikan dalam sanubari pemilih sejatinya sudah ada pilihan siapa kira-kira yang akan dicoblos saat hari H tiba. Karena, diakui atau tidak, warga masyarakat kita sudah cukup cerdas untuk menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, meski tak bisa dipungkiri sebagian pemilih masih ada yang menentukan pempimpinya karena faktor eksternal seperti pengaruh Tuan Guru, kiyai atau ustat.

Namun demikian, harapan kita, pemimpin yang terpilih nantinya adalah birokrat yang enterpreneur. Dalam artian beliau seorang politisi yang hebat, berpengalaman di bidang birokrat, namun juga seorang yang punya visi pengembangan ekonomi dan usaha yang hebat pula, serta  agamis (religius), dalam arti memiliki pengetahuan agama yang dianutnya secara mendalam, taat beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Perpaduan dan sinergitas antara 4 unsur tersebut ( enterpreneur, birokrat dan politisi, serta religius) pastinya akan menciptakan Lombok  Barat  akan menjadi daerah yang mapan secara ekonomi, kondusif secara sosial politik, dan hidup rukun dalam kedamaian, ketentraman dan dalam keharmonisan, sesuai dengan harapan kita semua, yakni masyarakat Lombok Barat yang lebih maju dan sejahtera yang berkeadilan sosial.

Siapa calon Bupati yang berpengalaman di bidang birokrasi, politik dan ekonomi serta  tersebut? Tentu masyarakat lebih tahu!

Terlepas siapa yang akan terpilih, masyarakat berharap agar calon yang akan bertarung bersaing secara sehat sehingga Pemilukada Lombok Barat pun akan berjalan damai, sukses tanpa ekses. Semoga! Amiin ya rabbal ‘alamin.

D.  Agenda di Balik Pemilukada 2013

Insya Allah, Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah), Lombok Barat akan digelar 2013. Sejenak, mari kita lupakan saja hiruk-pikuk perhelatan politik tingkat lokal itu. Kini justru yang lebih penting dari itu adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat Bumi Patut Patuh Patju ini ke depan. Karena, sesungguhnya masih banyak agenda mendesak yang perlu dipikirkan untuk memajukan daerah ini. Perhatian warga menjelang pemilukada hanya sekadar pada figur siapa yang harus dipilih tanpa berfikir soal kebutuhan daerah dan kemampuan calon memajukan wilayahnya justru bisa berbuah petaka.

Pasalnya, diakui atau tidak, maju dan berkembangnya suatu daerah, sejahtera tidaknya masyarakat, tergantung bagaimana platform yang diusung, bukan kamuflase figur dan kemampuan uang apalagi sekadar janji belaka.

Lombok Barat memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata alam. Daratan yang indah, gunung yang menjulang tinggi, lembah yang mempesona, laut yang luas dengan pantai berpasir putih, gili-gili yang mungil, semua itu dapat dijadikan sebagi obyek wisata alam dan daya tarik yang tiada   ternilai harganya baik bagi masyarakat/wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara. Demikian pula kekayaan budaya yang berupa adapt-istiadat, kesenian, sejarah,  dan budaya hidup masyarakat serta berbagai keterampilan  yang dimiliki masyarakatnya untuk membuat kerjainan tangan dan industri  rumah tangga lainnya dapat juga dijadikan sebagai wisata budaya. Ini membutuhkan sentuhan tangan pemimpin yang punya grand desain agar potensi alam, seni dan budaya itu memberi efek ekonomi untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sebab, tanpa pemimpin yang punya visi ke depan, Lombok Barat seolah hanya seonggok daerah yang cuma laris manis jadi bahan dagangan ketika hajat pemilukada akan dihelat. Selebihnya, soal bagaimana nasib masyarakatnya ke depan acap kali lupa dipikirkan.

Inilah yang barangkali bisa menjadi bahan refleksi di tengah suhu panas dan kasuk-kusuk menjelang pemilukada kali ini. Jangan sampai sahabat-sahabat di seluruh masyarakat Lombok Barat terlena dan hanyut dengan janji manis kampanye, money politik, tanpa melihat nasib daerah selanjutnya.

Masyarakat harus diberikan penjelasan agar memperoleh gambaran yang jelas bagaimana calon Bupati akan memenangkan Pilkada dan apa yang akan dilakukan untuk mengisi kemenangannya agar dapat memenuhi serta dapat mengisi kemenangannya itu dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan janji-janji yang dilontarkan semasa berkampanye! 
Pilkada Kabupaten Lombok Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 untuk periode 2014-2019 tentu akan menggunakan anggaran APBD yang diperkirakan cukup besar. Sebuah dana yang besar untuk suatu kegiatan pemerintahan yang sebagian besar dananya diperoleh dari keringat dan tetes darah “PAD” yang secara riil diperoleh dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu diperlukan efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga pesta demokrasi di kabupaten Lombok Barat tersebut, tidak menjadi sebuah ajang “penyia-nyiaan” dana rakyat yang diperoleh dengan susah payah.

Selain efisiensi, mekanisme lain yang memungkin “uang” rakyat terselamatkan adalah dengan melaksanakan Pilkada satu putaran saja. Kenapa satu putaran? Sebab apabila kita melaksanakan pilkada hanya satu putaran, maka cost politic yang dibebankan kepada rakyat dapat ditekan seminim mungkin. Kedua, agar produktifitas masyarakat dalam menggerakkan sektor riil tidak terhambat. Iklim usaha dan ekonomi sangat tergantung pada situasi keamanan dan isu-isu politis suatu daerah. Karenanya pelaksanaan Pilkada yang syarat muatan politis dan sangat rentan terhadap aksi-aksi kecurangan, serta dapat membuat suasana kemanan menjadi tidak kondusif yang disebabkan persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar dalam memenangkan persaingan akan menjadi bumerang dan blunder bagi strategi pembangunan ekonomi daerah.

Ketiga, ketahui bahwa nilai tawar birokrasi dalam pilkada amatlah besar, jejaring kerja yang kompleks dan mengakar menjadi bargaining power yg cukup hangat dan nyaman bagi calon calon yang dapat memanfaatkannya, di sisi lain birokrasi dituntut untuk netral dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, politik akan menyeret birokrasi dalam lingkaran dalam proses pilkada. Dapat dibayangkan apabila semakin lama pilkada, maka semakin dalam birokrasi terseret dalam mekanismenya dan sekali lagi birokrasi akan menjadi pelayan partai politik dan bukan sebagai pelayan masyarakat.

Dari beberapa alasan diatas, kiranya kita harus dapat menjadi Agent of Social Change, untuk “memaksa” dilaksanakannya PILKADA SATU PUTARAN SAJA, tentunya sesuai role of law yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Marilah kita berpikir strategik dan efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (”to minimize risks and to maximizize profits”) dari pilkada itu sendiri. Caranya adalah mendukung calon kepala daerah yang kapabel, acceptable, memiliki integritas tinggi, loyalitas kepada daerah, berakhlak dan bermoral serta intelektual dan didukung secara luas oleh masyarakat, di samping merupakan politisi yang berpengalaman, birokrat yang berpengetahuan luas tentang pemerintahan serta enterprenur (pengusaha) yang handal di bidang ekonomi.

Untuk indikator, kapabel, acceptable, memiliki integritas tinggi, loyalitas kepada daerah, berakhlak dan bermoral serta intelektual yang tinggi, tentunya masyarakat telah paham dan bisa menentukan secara profesional pilihannya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita melihat calon yang didukung secara luas oleh masyarakat. Tentunya tidak mudah menentukan hal tersebut.

Harapan kita, pemimpin yang terpilih nantinya adalah birokrat yang enterpreneur. Dalam artian beliau seorang politisi yang hebat, berpengalaman di bidang birokrasi, namun juga seorang yang punya visi pengembangan ekonomi dan usaha yang hebat pula, serta bersifat riligius. Pemimpin yang religius adalah pemimpin yang mengerti  dan mempunyai pengetahuan agama yang cukup serta taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.  Perpaduan dan sinergitas antara 4 unsur tersebut ( enterpreneur, birokrat dan politisi, serta religius) pastinya akan menciptakan Lombok  Barat  akan menjadi daerah yang mapan secara ekonomi, kondusif secara sosial politik, dan hidup rukun dalam kedamaian, ketentraman dan dalam keharmonisan, sesuai dengan harapan kita semua, yakni masyarakat Lombok Barat yang lebih maju dan sejahtera yang berkeadilan sosial.

OK setuju  PILKADA Kabupaten Lombok Barat  SATU PUTARAN SAJA, semuanya kami serahkan kepada anda !!!

E. Mengapa Saya harus Jadi Bupati?

   Inilah pertanyaan penting yang harus ditanyakan oeh masyarakat Lombok Barat kepada setiap calon Buapti dan Wakil Bupati yang ingin bertarung memperebutkan kepemimpinan di Lombok Barat, yakni, " Mengapa Anda mau  menjadi bupati/wakil Bupati?"

     Pertanyaan tersebut memang agak "nyeleneh" atau mungkin kurang sopan sehingga sang calon Bupati/wakil bupati bisa tersinggung. Tetapi bagi saya pertanyaan tersebut harus diajukan kepada sang calon di depan publik agar masyarakat tahu mengapa dia mau menjadi Buapti. Dengan demikian masyarakat tahu secara mendetail hal-hal yang melatarbelakangi dirinya menjadi Buapti.

      Bagi saya pribadi, ada beberapa hal yang melatarbelakangi atau mendorong saya harus menjadi Buapti Lombok Barat selama 5 tahun ke depan (Ingat: Saya cukup satu periode saja! dan tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi Bupati. Ini merupakan janji saya pada diri saya, masyarakat Lombok Barat dan janji saya kepada Allah SWT), yaitu: