PILKADA SATU PUTARAN

A.    PENDAHULUAN

Pilkada Kabupaten Lombok Barat yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 untuk periode 2014-2019 tentu akan menggunakan anggaran APBD yang diperkirakan cukup besar. Sebuah dana yang besar untuk suatu kegiatan pemerintahan yang sebagian besar dananya diperoleh dari keringat dan tetes darah “PAD” yang secara riil diperoleh dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karenanya diperlukan kepekaan (sense of sensibility) agar PAD tersebut tidak terbuang percuma. Arah dan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 mendatang yang berorentasi terhadap upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Derah) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta peningkatan laba keuntungan BUMD, akan menjadi suatu hal yang kotraproduktif apabila ternyata benefit dan profit dari kegiatan tersebut hanya akan dibuang percuma untuk sebuah Pilkada. Oleh sebab itu diperlukan efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga pesta demokrasi di kabupaten Lombok Barat tersebut, tidak menjadi sebuah ajang “penyia-nyiaan” dana rakyat yang diperoleh dengan susah payah.

Selain efisiensi, mekanisme lain yang memungkin “uang” rakyat terselamatkan adalah dengan melaksanakan Pilkada satu putaran saja. Kenapa satu putaran? Apabila kita melaksanakan pilkada hanya satu putaran, maka cost politic yang dibebankan kepada rakyat dapat ditekan seminim mungkin. Hal kedua yang menjadi pertimbangan penulis, mengusulkan Pilkada Satu Putaran adalah cost economic, yaitu agar produktifitas masyarakat dalam menggerakkan sektor riil tidak terhambat. Iklim usaha dan ekonomi sangat tergantung pada situasi keamanan dan isu-isu politis suatu daerah. Karenanya pelaksanaan Pilkada yang syarat muatan politis dan sangat rentan terhadap aksi-aksi kecurangan, serta dapat membuat suasana kemanan menjadi tidak kondusif yang disebabkan persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar dalam memenangkan persaingan akan menjadi bumerang dan blunder bagi strategi pembangunan ekonomi daerah.

Hal ketiga yang perlu menjadi pertimbangan dalam pengusulan pilkada satu putaran adalah kinerja birokrasi. Seperti kita ketahui nilai tawar birokrasi dalam pilkada amatlah besar, jejaring kerja yang kompleks dan mengakar menjadi bargaining power yg cukup hangat dan nyaman bagi calon calon yang dapat memanfaatkannya, disisi lain birokrasi dituntut untuk netral dan tidak terpengaruh kepentingan politik. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, politik akan menyeret birokrasi dalam lingkaran dalam proses pilkada. Dapat dibayangkan apabila semakin lama pilkada, maka semakin dalam birokrasi terseret dalam mekanismenya dan sekali lagi birokrasi akan menjadi pelayan partai politik dan bukan sebagai pelayan masyarakat.

Dari beberapa alasan diatas, kiranya kita harus dapat menjadi Agent of Social Change, untuk “memaksa” dilaksanakannya PILKADA SATU PUTARAN SAJA, tentunya sesuai role of law yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Marilah kita berpikir strategik dan efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (”to minimize risks and to maximizize profits”) dari pilkada itu sendiri. Caranya adalah mendukung calon kepala daerah yang kapabel, acceptable, memiliki integritas tinggi, loyalitas kepada daerah, berakhlak dan bermoral serta intelektual. serta didukung secara luas oleh masyarakat.

Untuk indikator, kapabel, acceptable, memiliki integritas tinggi, loyalitas kepada daerah, berakhlak dan bermoral serta intelektual yang tinggi, tentunya masyarakat telah paham dan bisa menentukan secara profesional pilihannya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita melihat calon yang didukung secara luas oleh masyarakat. Tentunya tidak mudah menentukan hal tersebut.

Waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa Pilkada akan dilaksanakan 2 tahun lagi, yakni pada tahun 2013, maka saatnya sekarang melaksanakan penggalangaan massa yang efektif demi terwujudnya PILKADA SATU PUTARAN SAJA sehingga cita-cita untuk melaksanakan Pilkada secara efisien, bukan sekedar efektif dengan mengurangi beban (”economic burdens”) dibandingkan dengan manfaat politik (”political benefits”) dapat terealisir demi kemajuan bersama.

Harapan kita, pemimpin yang terpilih nantinya adalah birokrat yang enterpreneur. Dalam artian beliau seorang politisi yang hebat, berpengalaman di bidang birokrat, namun juga seorang yang punya visi pengembangan ekonomi dan usaha yang hebat pula. Perpaduan dan sinergitas antara 3 unsur tersebut ( enterpreneur, birokrat dan politisi) pastinya akan menciptakan Lombok  Barat  akan menjadi daerah yang mapan secara ekonomi namun juga tetap kondusif,

OK setuju  PILKADA Kabupaten Lombok Barat  SATU PUTARAN SAJA, semuanya kami serahkan kepada anda !!!